markotorres.com – Polda Jambi menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan SDM dan PNS Tahun Anggaran 2025 dengan tema SDM Polri Unggul, Adaptif, dan Kolaboratif. Kegiatan ini diikuti pejabat fungsi SDM dari berbagai satker dan Polres jajaran.
Read More : Transportasi! Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Jambi Dikebut, Komitmen Pemprov Tingkatkan Akses Logistik!
Acara dibuka oleh Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol Handoko, S.I.K., M.Si., yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas personel untuk menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.
Fokus Penguatan SDM Polri yang Lebih Kompeten
Dalam sambutannya, Karo SDM menegaskan bahwa pembangunan SDM menjadi kunci keberhasilan tugas kepolisian. Ia menilai personel Polri harus unggul, profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan dinamika tugas yang semakin kompleks.
Ia juga menekankan pentingnya kerja cepat, inovatif, dan kolaboratif antarunit. Menurutnya, pembinaan SDM harus dirancang secara terencana agar mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang.
Baca juga: Penganiayaan Lansia di Kota Jambi, Pria 43 Tahun Ditangkap Usai Ribut Soal Motor Bising
Evaluasi Kinerja SDM dan Penyusunan Kebijakan 2025
Rakorbin SDM 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi pembinaan SDM tahun sebelumnya sekaligus menyusun arah kebijakan SDM Polri untuk tahun anggaran 2025. Forum ini juga membahas strategi pengembangan personel agar lebih tepat sasaran.
Pembahasan meliputi pengembangan karier anggota, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan sistem merit yang objektif, serta penguatan manajemen kinerja yang lebih transparan dan akuntabel. Optimalisasi peran PNS Polri juga menjadi fokus dalam mendukung operasional kepolisian.
Digitalisasi dan Tata Kelola SDM yang Modern
Biro SDM Polda Jambi turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai tulang punggung tata kelola SDM modern. Administrasi kepegawaian berbasis data menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi. Dengan digitalisasi, proses layanan SDM dapat dilakukan lebih cepat, mudah diakses, dan minim kendala birokrasi.
Penguatan layanan berbasis teknologi ini juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik Polri, yang menuntut seluruh anggota untuk terus belajar dan beradaptasi dengan sistem baru. Dengan begitu, kinerja SDM akan lebih efektif dan kualitas layanan masyarakat pun semakin meningkat.
